Jeneponto 2025 – Muncul dugaan pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait larangan rangkap jabatan oleh H. Abd. Talib, S.Pd., M.Pd. Informasi yang diperoleh menyebutkan beliau menjabat beberapa posisi penting di sektor pendidikan, antara lain: Korwil Bangkala Barat, Pengawas Kecamatan Bangkala, KORWAS Kabupaten Jeneponto, Ketua APSI Jeneponto, operator pengangkatan pengawas dan kepala sekolah, dan pemateri KKG.
Berdasarkan informasi tersebut, H. Abd. Talib diduga melanggar Pasal 88 UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang larangan rangkap jabatan bagi ASN. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga relevan karena rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.
Jumlah dan jenis jabatan yang diemban H. Abd. Talib menimbulkan pertanyaan serius mengenai kemampuannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal di setiap posisi. Potensi konflik kepentingan dan penurunan kualitas kinerja di setiap jabatan menjadi kekhawatiran utama.
Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah:
– Apakah semua jabatan yang diemban H. Abd. Talib telah mendapatkan izin resmi dan sesuai prosedur? Proses perizinan rangkap jabatan perlu ditelusuri untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
– Apakah terdapat upaya untuk mendapatkan pengecualian atas larangan rangkap jabatan? Jika ada, dasar hukum dan justifikasi atas pengecualian tersebut perlu dikaji.
– Apa dampak dari dugaan pelanggaran ini terhadap kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan? Analisis dampak ini diperlukan untuk menilai kerugian yang mungkin timbul.
Dugaan pelanggaran ini membutuhkan penyelidikan dan klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di sektor pendidikan sangat penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Hasil penyelidikan dan tindakan yang diambil terhadap dugaan pelanggaran ini akan menjadi perhatian publik.
