Kapolda Sulsel Tegaskan Netralitas dan Keamanan dalam Deklarasi Kampanye Damai PSU Pilwalkot Palopo 2024*
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menghadiri dan memberikan arahan dalam acara Deklarasi Kampanye Damai menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo pada Rabu (07/05/2025).
Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Kajati Sulsel Agus Salim, Danlantamal VI, Ketua KPU Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel, serta Penjabat Wali Kota Palopo.
Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menyampaikan tujuh poin penting terkait komitmen keamanan dan netralitas dalam penyelenggaraan PSU. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi kondusif dan damai selama proses demokrasi berlangsung di Kota Palopo.
“Kita melaksanakan kegiatan penting hari ini, yaitu deklarasi kampanye damai untuk menciptakan suasana yang sejuk dalam penyelenggaraan PSU,” ujarnya.
Kapolda juga mengapresiasi inisiatif KPU dalam menggagas deklarasi ini, sebagai bagian dari upaya menciptakan pemilu yang aman dan damai. Ia menegaskan komitmennya terhadap netralitas jajaran Polri dan menekankan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas anggota yang melanggar prinsip netralitas dalam pilkada.
“Siapapun anggota saya yang tidak netral akan saya tindak tegas. Ini penting agar kami bisa fokus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada berlangsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kapolda meng
ajak seluruh pihak untuk menyambut pesta demokrasi ini dengan cara yang sportif dan positif, seraya menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Siapapun yang mengusik atau mengganggu keamanan dan keselamatan rakyat, hukum harus ditegakkan,” tutupnya.
Deklarasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU Pilwalkot Palopo berjalan aman, tertib, dan damai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung.
(Jumriati)
