Apinusantara.com- PONTIANAK KALBAR –Sebuah insiden komunikasi publik mewarnai kegiatan Pasar Murah yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak di halaman Kantor Camat Pontianak Timur, Rabu (21/5/2025). Kepala Diskumdag Kota Pontianak, Ibrahim, diduga menghindari wawancara dengan jurnalis usai pembukaan acara, hingga menuai teguran dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, itu merupakan bagian dari upaya pengendalian harga dan inflasi jelang hari besar keagamaan. Namun, alih-alih memanfaatkan momentum untuk menyampaikan informasi penting kepada publik, Kepala Diskumdag justru memilih bungkam.
Syaiful, Kepala Perwakilan Kalbar media PenaNusantara.News, yang meliput langsung kegiatan tersebut mengatakan bahwa dirinya telah berupaya meminta pernyataan resmi dari Ibrahim. Pada awalnya, sambutan Ibrahim dinilai terbuka. Namun, tak lama kemudian, sikapnya berubah drastis.
“Ia tiba-tiba sibuk sendiri, menghindar, dan langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan penjelasan satu kalimat pun. Ia naik ke mobil dinas dan pergi begitu saja,” ungkap Syaiful.
Peristiwa tersebut langsung dikonfirmasi kepada Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh Syaiful, Edi menyatakan kekecewaannya atas sikap bawahannya itu.
“Seharusnya Pak Kadis bisa sampaikan tentang kegiatan tersebut. Tidak perlu menghindar,” ujar Edi singkat.
Menurut Edi, kegiatan Pasar Murah merupakan bagian penting dari strategi pemerintah kota dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan pengendalian inflasi. Ia menegaskan bahwa kegiatan semacam ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, agar tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” kata Edi.
Ia menambahkan bahwa pasar murah secara rutin digelar menjelang hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Natal, hingga Imlek, sebagai bentuk antisipasi gejolak harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Kejadian tersebut menjadi sorotan karena menyangkut prinsip dasar komunikasi publik. Seorang pengamat komunikasi publik lokal menilai bahwa tertutupnya pejabat terhadap media merupakan kemunduran dalam praktik tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
“Media massa adalah jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Setiap pejabat publik semestinya menyadari pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi,” ujarnya.
Sampai berita ini diturunkan 24 Mei 2025 awak media masih berupaya mengkonfirmasi pihak pihak terkait Kejadian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Pontianak untuk memperkuat budaya komunikasi publik yang transparan dan responsif. Dalam era keterbukaan informasi, pejabat publik dituntut hadir, bukan hanya dalam bentuk program, tetapi juga dalam sikap yang komunikatif dan terbuka terhadap kritik serta pertanyaan dari publik.
Sumber: Laporan Lapangan Tim Kordinator M. Supandi
