MAKASSAR, Kriminalisasi terhadap advokat yang menjalankan tugas profesinya bukan sekedar isu individual, melainkan ancaman bagi tegaknya supremasi hukum di Indonesia
Advokat dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, yang memberikan imunitas sehingga mereka tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika bertindak dengan itikad baik dalam membela klien.
Namun, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan sebaliknya.Salah satu korban kriminalisasi tersebut adalah Wawan Nur Rewa. terus memperjuangkan hak imunitas nya selalu lawyer.
“Kami sedang menjalankan tugas sebagai advokat,” ungkap Wawan saat melakukan orasi (30/05/2925) dan memganggap tidak sepantasnya kami dilaporkan ke Polresta Makasar.
Diketahui, aksi ini merupakan aksi yang kesekian kalinya dengan isi yang sama, Wawan dilaporkan secara pribadi setelah mengeluarkan pernyataan melalui platform media online sebagai kuasa hukum ahli waris, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta analisis konstruksi hukum.
Meskipun telah diklarifikasi secara tertulis maupun lisan, penyidik tetap dianggapnya bernafsu memeriksa dirinya tanpa mempertimbangkan imunitas yang melekat pada advokat sesuai undang-undang.
“Pokok masalahnya bukan soal laporan ataupun undangan klarifikasi, melainkan kenapa laporan tersebut bisa lolos dari ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Makassar hingga sampai diproses pada penyelidikan,” sesal Wawan.
Sebelumnya, Wawan Nur Rewa yang hanya bertindak sebagai kuasa hukum kliennya mencoba membuka ruang mediasi melalui perantara media online sebagai pemberitahuan terbuka yang disebut somasi awal.
Alih-alih disikapi secara profesional, langkah tersebut justru berujung pada laporan resmi.
Mencabut Laporan Informasi Nomor: LI/510/IVRES.1.14/2025/RESKRIM, tertanggal 17 April 2025, dengan status demi hukum.
Mencopot Kasat Reskrim, Kasubnit 2 Idik 1 Pidum, dan seluruh penyidik yang terlibat dalam proses penanganan laporan tersebut.
Menghentikan praktik kriminalisasi dan intimidasi terhadap profesi advokat di seluruh Indonesia.
Ketiga tuntutan ini bukan semata perlindungan bagi segelintir advokat, melainkan upaya menjaga mekanisme peradilan agar berjalan fair dan tidak terpolitisasi.
Jika imunitas advokat tidak dihormati, maka hak setiap warga negara untuk mendapatkan pembelaan hukum sejati akan terancam.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dapat tetap terjaga, dan profesi advokat mampu menjalankan perannya sebagai pilar keadilan tanpa rasa takut.
Turut hadir pula dalam aksi damai ini tersebut adalah pendiri lembaga pusaka leluhur Anto Mappakoe juga Andi Alvian SH dan semua tim tim dari Advokat juga tim tim media Online yang ikut berperang penting dalam aksi damai tersebut semgo aksi koalisi ini bisa membawa kedamaian dan hukum tetap ditegakkan……
Jumriati
