Pemerintah Kota Makassar Percepat Pengamanan Lahan Barang Milik Daerah
Makassar, 10 Februari 2025 – Pemerintah Kota Makassar menggelar Forum SKPD Tahun 2025 di Hotel Karebosi Premier. Forum yang bertema “Membangun dan Mewujudkan Sinergisitas Stakeholder dalam Rangka Percepatan Pengamanan Lahan Barang Milik Daerah (BMD)” ini bertujuan untuk mempercepat proses pengamanan aset tanah milik pemerintah kota.
Acara dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Drs. Andi Muhammad Yasir, M.Si; Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati; Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar SH. MH; perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA); 15 camat se-Kota Makassar; perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); serta para perangkat daerah terkait. Acara dimoderatori oleh Ahmad Riyanto, dengan Andri Syaputra, SH, MH dan Hapis, SH sebagai pembicara.
Forum ini membahas berbagai aspek penting terkait pengamanan BMD, termasuk:
– Sertifikasi Tanah: Proses sertifikasi BMN/BMD berupa tanah dan peranan lurah dalam persetipikatan aset BMD menjadi fokus utama. Diskusi juga mencakup persyaratan sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.06/2021.
– Pengamanan Aset: Peserta membahas aspek hukum pengamanan BMD, termasuk hak pakai selama aset digunakan. Strategi pengamanan aset, baik fisik maupun administratif, juga dibahas secara mendalam. Contoh-contoh pengamanan fisik aset di Kota Makassar turut dibagikan.
– Penanganan Tanah Belum Bersertifikat: Strategi khusus untuk mengamankan tanah yang belum memiliki sertifikat juga menjadi bagian penting dari diskusi.
– Pengamanan Gedung dan Bangunan: Selain tanah, forum juga membahas tata cara pengamanan gedung dan bangunan milik pemerintah kota.
Sesi tanya jawab yang interaktif turut meramaikan forum. Beberapa pertanyaan kritis diajukan oleh peserta, antara lain terkait status tanah di beberapa lokasi, seperti yang diutarakan oleh Marsuki Ulkas (Ketua LPM Tamalanrea), Nurhayati (Kepala UPT Puskesmas Patingalloan), Erwin (LPM Kelurahan Sudiang), Nurakmal, dan Dedi Setiawan (perwakilan Kecamatan Mamajang). Pertanyaan-pertanyaan ini terutama berfokus pada lahan di sekitar Tribum Timur.
Forum SKPD ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 137 tentang PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), yang menekankan pentingnya pengamanan aset negara. Acara ditutup dengan harapan terwujudnya sinergi yang kuat antar stakeholder untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas pengamanan lahan BMD di Kota Makassar.
Kabiro Kota Makassar. Jumriati 
