apinusantara.com – Tanjungpinang , 6 September 2025 –Dalam rangka mengawal Program Prioritas Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, Kemenko Polkam juga melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa Program Prioritas berjalan dengan baik.
“Kemenko Polkam melalui Deputi Bidkoor Kominfo menegaskan komitmennya untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal, termasuk Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik (Asdep PDTE) Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi saat melakukan audiensi bersama dengan Gubernur Kepri, Rabu (3/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, tim Kemenko Polkam juga melaksanakan courtesy call dengan Pemerintah Kabupaten Bintan. Disampaikan sejumlah pencapaian yang dilakukan oleh Pemkab Bintan, diantaranya hibah lahan seluas 10 hektar untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat; operasional 22 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi program MBG; serta lebih dari 8.000 warga telah mendaftar layanan Cek Kesehatan Gratis.
“Sejumlah kendala masih ditemui, seperti kekurangan 100 tenaga guru untuk Sekolah Rakyat, tumpang tindih data penerima MBG antara pusat dan daerah, serta distribusi layanan gizi yang belum sepenuhnya merata,” kata Syaiful.
Tim Kemenko Polkam juga meninjau langsung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kuala Sempang, Kabupaten Bintan. Koperasi yang baru berdiri sejak 21 Juli 2025 ini telah mencatat omset Rp176 juta pada bulan Agustus, hanya dalam dua bulan operasional.
KDMP Kuala Sempang beranggotakan 72 orang dengan iuran wajib Rp 100 ribu per bulan. Koperasi ini menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding toko kelontong sekitar, serta bekerja sama dengan Bulog, ID Food, dan De Sayur sebagai mitra distribusi utama.
Meski menunjukkan perkembangan positif, KDMP masih menghadapi tantangan, di antaranya keterbatasan modal, minimnya pemahaman masyarakat, serta kebutuhan regulasi penguatan aset desa untuk koperasi.
Syaiful menilai KDMP Kuala Sempang berpotensi menjadi model percontohan pemberdayaan ekonomi desa berbasis koperasi modern. “KDMP terbukti mampu menstabilkan harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan dukungan regulasi dan modal, koperasi ini bisa menjadi tonggak ekonomi kerakyatan di Bintan,” ujarnya. (Jono98)
