apinusantara.com – Pontianak, Kalimantan Barat, Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyoroti efektivitas kunjungan pejabat negara, termasuk kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pasar Flamboyan, Pontianak, Minggu (24/8/2025). Ia menegaskan bahwa kunjungan semacam itu harus menghasilkan kebijakan nyata, bukan sekadar agenda seremonial.
“Setiap kunjungan pejabat seharusnya memberikan hasil nyata, terutama dalam bentuk kebijakan atau perbaikan konkret. Jika tidak, maka hal itu bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran negara,” kata Herman kepada wartawan.
Menurutnya, setiap kegiatan pejabat negara menggunakan anggaran tidak sedikit, mulai dari transportasi, akomodasi, pengamanan, hingga biaya protokoler. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya kunjungan lapangan dijadikan sarana untuk mengidentifikasi masalah riil masyarakat.
“Misalnya, setelah meninjau pasar, pemerintah bisa menyusun regulasi untuk stabilisasi harga bahan pokok, memberikan insentif bagi pedagang, atau mengalokasikan dana perbaikan infrastruktur pasar,” jelasnya.
Herman menambahkan, tanpa tindak lanjut berupa kebijakan konkret, publik wajar menilai kunjungan pejabat hanya menjadi seremoni yang menguras APBN.
“Masyarakat berhak tahu bahwa anggaran yang digunakan pejabat benar-benar memberi nilai tambah. Jika tidak ada kebijakan lahir pasca kunjungan, wajar jika publik menilai kegiatan itu sia-sia,” ujarnya.
Hingga saat ini, Herman menilai belum terlihat langkah nyata dari kunjungan Wapres Gibran ke Pasar Flamboyan. Ia menekankan perlunya transparansi pemerintah agar masyarakat merasakan manfaat langsung dari anggaran negara yang digunakan.
“Kita perlu menunggu beberapa waktu ke depan apakah ada langkah nyata pasca kunjungan tersebut. Transparansi pemerintah sangat penting, agar masyarakat merasakan manfaat dari setiap rupiah yang dikeluarkan negara,” tegas Herman.
Sumber : Dr Hermana Hofi Munawar
